BKKI
( Badan Kongres Kebatinan Indonesia )
BKKI
lahir pada tanggal 21 Agustus 1955, pada Kongres Kebatinan I di Semarang. Salah
satu keputusan kongres adalah mengangkat Mr Wongsonegoro sebagai Ketua Umum
BKKI. Di samping itu kongres menetapkan suatu semboyan : “ Sepi Ing
Pamrih Rame Ing Gawe “, Memayu Hayuning Bawana,
yang berarti bekerja keras yang dilandasi hati yang suci dan bersih demi
keselamatan umat manusia dan dunia dengan menciptakan karya – karya yang besar.
Dalam perkembangannya BKKI telah menyelenggarakan kongres beberapa kali yaitu :
Kongres
II, berlangsung tahun 1956 di Surakarta, salah satu keputusan penting adalah
telah dapat dirumuskan dan ditegaskan bahwa arti Kebatinan yang merupakan
sumber Asas dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi Pekerti luhur
guna kesempurnaan hidup. Penegasan tersebut memberikan pemahaman bahwa BKKI
sebagai organisasi adalah mengelola wadah, sedangkan kelompok – kelompok
kebatinan mengelola isinya sesuai dengan identitasnya masing – masing. Oleh
karena itu BKKI sebagai wadah menyerukan agar kelompok – kelompok kebatinan
selalu memelihara dan memajukan para penganutnya dengan mengingat dasar – dasar
yang telah ditetapkan bersama dalam BKKI.
Kongres
III diselenggarakan pada tanggal 17 – 20 Juli 1958 di Jakarta, pada kongres ini
mendapatkan kehormatan dengan hadirnya Bapak Presiden Republik Indnesia Ir
Sukarno untuk memberikan sambutan / amanat.
Kongres
IV berlangsung tanggal 22 – 24 Juli 1960 di Malang Jawa Timur. Hasil kongres
terpenting adalah telah disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (
AD/ART ) BKKI. Dalam kongres ini juga dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan
prinsip antara Agama dan Kebatinan, tetapi justru memiliki kesamaan perintah (
Kebatinan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ) dan Budi Pekerti Luhur.
Kongres
V diselenggarakan tanggal 1 – 4 Juni 1963 di Ponorogo Jawa Timur. Dalam kongres
V ini banyak harapan agar BKKI menampung rumusan filsafat, pandangan hidup
bangsa dan turut menyelamatkan revolusi berdasarkan Pancasila. Hadir dalam
kongres V wakil – wakil dari pemerintah yaitu : A.H Nasution dan Dr. H Roelan
Abdulgani. Dalam pidato sambutannya A.H Nasution menekankan perlunya persatuan
termasuk dalam bidang kebatinan dan mengharapkan agar kebatinan dapat mengikuti
perkembangan Zaman, serta dapat dikupas secara ilmiah. Sedangkan sambutan Dr.H
Roelan Abdulgani berisikan penegasan : Menolak pendapat yang menyatakan bahwa
manusia adalah srigala bagi semua manusianya ( homo homuni lupus ), tetapi
menyetujui pendapat yang menyatakan bahwa manusia adalah keramat bagi sesame
manusianya ( homo sacra res homini ) untuk kemudian secara gotong royong
ditingkatkan menjadi kawan sosial bagi sesame manusianya ( homo homini socius )
Pada
Kongres VI yang sekiranya dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 1965 gagal
dilaksanakan karena terjadinya pemberontajkan G 30 S/PKI. Maka BKKI sebagai
penyelenggara kongres menghentikan kegiatannya.
Selain
menyelenggarakan Kongres BKKI juga Melaksanakan Seminar Kebatinan :
Seminar
I diselenggarakan tanggal 14 – 15 Nopember 1959 di Jakarta. Dalam Seminar I
memperoleh perhatian besar dari Cedikiawan dan Agamawan. Di samping itu
diperoleh persamaan persepsi antara pemeluk agama dan penganut kebatinan bahwa
agama dan kepercayaan / kebatinan mempunyai tujuan yang sama, yaitu bertakwa
dan menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Seminar
II diselenggarakan pada tanggal 28 – 29 Januari 1961 di Jakarta. Dalam seminar
ini kembali memperoleh perhatian besar para cendekiawan dan budayawan,
mahasiswa dengan ditampilkannya fragmenRamayana oleh Ikatan Seni Tari
Indonesia.
Seminar
III diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus 1962. dalam seminar ini, mencatat
peristiwa penting dalam sejarah perkembangan kebatinan di Indonesia, karena
penganut kebatinan menyatakan diri sebagai Golkar atas dasr Keputusan Badan
Pekerja Pleno BKKI yang disampaikan oleh Mr Wongsonegoro.
BK5I
( Badan Koordinasi Karyawan Kerohanian, Kebatinan, Kejiwaan Indonesia)
Gagasan
membentuk BK5I, di dorong adanya kondisi setelah wadah yang sejenis yaitu BKKI
menghentikan kegiatannya karena terjadi tragedy nasional G30S / PKI. Dicantumkan
dalam AD/ART BK5I, bahwa BK5I didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1966.
catatan penting bagi BKI sebagai wadah dari organisasi Kebatinan, Kejiwaan,
Kerohanian adalah :
Diselenggarakan
pertemuan BK5I bersama Sek Ber Golkar bertempat di Aula Gedung Staf Hankam,
jalan Medan Merdeka Barat pada tanggal 28 Februari 1967. acara pokok pertemuan
tersebut adalah : pelantikan dilakukan oleh ketua umum Sek Ber Golkar : Mayjen
Sukowazti, dan dihadiri oleh Menteri sarino, Prof. Dr. Hm Rasyidi, Laksda DrAbdullah
dan Mr Wongsonegoro.
Menyel;enggarakan
Simposium Kerohanian, Kebatinan, Kejiwaan pada tanggal 6 – 9 Nopember 1970.
Kemudian
pada tanggal 27 – 30 Desember 1970, dengan bantuan Sek Ber Golkar
menyelenggarakan Munas I Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan. Munas tersebut
berhasil membuat wadah Nasional Tunggal bagi organisasi – organisasi Kebatinan,
Kerohanian, Kejiwaan, dengan nama : Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa. Yang disingkat SKK.
SKK
( Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yanag Maha esa )
SKK
dibentuk sebagai salah satu hasil Munas I Kepercayaan ( Kebatinan, Kerohanian,
Kejiwaan ) yang diselenggarakan pada tanggal 27 - 30 Desember 1970. yang
sekaligus menganti nama BK5I. Dan pada tanggal 30 Desember inilah sebagai awal
dijadikannya hari Ulang Tahun HPK. Dalam Munas I Kepercayaan tersebut
memperoleh sambutan tertulis dari Presiden RI yang dibacakan oleh Letjen
Soerono selaku Panglima Kowilham II Jawa Madura. Dalam kegiatan selanjutnya SKK
menyelenggarakan Munas II yang berklangsung pada tanggal 5 – 7 Desember 1974 di
Purwokerto Jawa Tengah.
Selanjutnya
SKK menyelenggarakan Munas II yang berlangsung pada tanggal 16 – 18 Nopember
1979. dalam mMunas II inilah atas prakarsa bapak Amir Murtono ( Ketua Umum DPP
Golkar ) lahir Himpunan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ( HPK ) untuk
menganti nama SKK.
HPK
( Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa )
Suatu
kenyataan bahwa lahirnya HPK melalui proses musyawarah penggantian nama wadah
yang ada sebelumnya, yaitu BKKI, BK5I, dan SKK. HPK sebagai wadah bagi
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencatat perkembangan
perjalanan hidupnya dapat dilihat dari periodesasi keberadaannya.
pada
periode tahun 1979 – 1984, HPK masih dalam tahap pemantapan diri.
kemudian
pada periode 1984 – 1989, HPK mengawali kegiatannya dengan menyelenggaraka
Munas Kepercayaan IV yang berlangsung pada tanggal 20 – 22 April 1989 di
Cibubur Jakarta. Dan berhasil membuat rumusan – rumusan, pernyataan dan
penyempurnaan organisasi. Serta menyatakan suatu prasetya yaitu :
tetap
setia kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan bertanggung jawab serta
wajib menghayati, mengamalkan, dan melestarikannya dalam kehidupannyata sehari
– hari secara lahir bathin, oleh karena Pancasila dan UUD 1945 benar – benar
memberikan pencerminan dan jaminan hidup yang mandiri, sesuai dengan Kebudayaan
dan kepribadian bangsa Indonesia.
Tetap
setia melestarikan cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersurat
dan tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945.
Penghayat
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tetap Manunggal dengan Pancasila dan
UUD 1945, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kami
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merasa wajib meningkatkan
peran serta aktif dal;am pembangunanNasional berdasrkan Pancasila dan UUD 1945.
Sejak
berdirinya tahun 1979 s.d. periode 1989, HPK dipimpin oleh Bapak Zahid Hussein.
Pada tanggal 18 – 20 Desember 1989, DPP HPK dengan Badan Pekerja Munas HPK
menyelenggarakan Munas V di Kaliurang Jogjakarta. Dalam Munas HPK
V tersebut terjadi Deadlock. Sehingga sampai tahun 2000 tidak terbentuk
kepengurusan DPP HPK.
Karena
tidak berjalannya organisasi maka atas desakan para kadang penghayat maka pada
tanggal 11 – 12 Oktober 2001 bertempat di Hotel Quality Solo Jawa Tengah
diadakan Munas VI HPK yang dihadiri Direktur Jenderal Bina Kesatuan Bangsa,
Bapak Muhanto AQ. Pada Munas VI menghasilkan beberapa keputusan :
Menunjuk
Bapak Drs Koesoemo Hartami menjadi KetuaUmum DPP HPK, Bapak Drs.Ec.KRA. Basuki
Adinagoro., SH sebagai Sekretaris Jenderal DPP HPK, dan Menunjuk Saudara Drs
Wahyu Santoso Hidayat sebagi Bendahara DPP HPK. Serta memilih Brigjen.Purn. H.
Zahid Husein sebagai Ketua Paranpara.
Pada
Munas VI ini HPK membuat pernyataan sikap melalui sebuah memorandum yaitu :
Memorandum
Munas VI HPK yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota MPR RI dan DPR RI.
Dengan menyatakan sikap Pertama untuk tidak mengamandemen Pembukaan Undang –
Undang Dasar 1945, Kedua tidak perlu mengamandemen Pasal 28 dan Pasal 29 UUD
1945, karena kedua pasal tersebut merupakan Landasan Konstitusional bagi
Eksistensi dan Hak hidup Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ketiga
mengembalikan Eksistensi dan Hak Hidup Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
yang bebas dan merdeka, dengan membuat TAP MPR yang baru, minimal seperti yang
telah ditetapkan dalam TAP MPR No. II/MPR/1978 dan TAP MPR No.II/MPR/1993.
Memorandum
Munas VI HPK yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dengan
menyatakan : Pertama berkenan mencabut Intruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 yang
berisikan sila sila Pancasila dengan penomoran 1 – 5 , dan menggatinya dengan
Instruksi Presiden yang baru , yang memuat rumusan Pancasila seperti yang
terdapat pada Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, Kedua berkenan membentuk
Direktorat Jenderal Pembianaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, Ketiga berkenan, mengembalikan, menjaga dan mengembangkan Eksistensi dan
Hak Hidup Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti yang terdapat pada
Kepres No. 27/1978 ( jo No. 40/1978 ) serta Undang – Undang No. 8/1985, Keempat
berkenan bersama – sama dengan DPR RI untuk meninjau kembali dan mencabut
segala Produk Peraturan dan / atau perundangan tentang Kehidupan Agama / atau
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang ternyata isinya bertentangan
atau tidak sesuai lagi dengan Nilai – nilai Dasar Pancasila UUD 1945, khususnya
Pasal 28 dan Pasal 29.
Sebagaimana
yang tertuang dalam AD / ART HPK yang telah disempurnakan dalam Munas VI HPK,
disebutkan bahwa HPK merupakan lanjutan dari Sekretariat Kerjasama Kepercayaan
( SKK ) yang didirikan pada tanggal 30 Desember 1970, dan sekaligus ditetapkan
sebagai hari Kelahiran ( Ulang Tahun ) HPK. Lebih lanjut disebutkan bahwa : HPK
adalah Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nasional
bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mengabdikan diri
khususnya di bidang Budaya Spiritual dalam rangka penghayatan dan pengamalan
kepercayaan terhadap Tuhan Ynag Maha Esa, dengan menerima adanya perbedaan
tetapi bersatu dalam kesamaan dan tidak mencampuri urusan penghayatan internal
anggota. HPK bersifat mandiri dan dapat bekerja sama dengan organisasi dan
masyarakat lain, dan berfungsi sebagai penghimpun dan pembimbing, membina
kerjasama dan menyalurkan aspirasi,serta menjebatani antara kepentingan
masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan golongan
masyarakat lainnya, atau dengan MPR RI atau DPR RI dan Pemerintah.
Pada
periode kepemimpinan Bapak Koesoema Hartami HPK juga mengalami pasang surut
dimana kepengurusan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan kadang
penghayat dan hasil Munas VI HPK. Serta mundurnya pelaksanaan Munas VII HPK
yang dijadwalkan tahun 2006 menjadi tahun 2008.
Karena
tidak adanya komunikasi dan kecewanya para kadang penghayat serta situasi dan
kondisi Negara, maka pada tanggal 29 – 30 Juli 2008 bertempat di Hotel Desa
Wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, diselenggarakan Munas VII HPK atas
peran serta dari perguruan TRIJAYA Padepokan Argasonya Pusat Tegal serta
difasilitasi pendanaannya oleh Bapak Etiko Kusjatmiko SH, dari Perguruan
TRIJAYA yang juga sekaligus ketua Panitia Munas VII HPK. Pada Munas VII HPK ini
berlangsung dengan baik dan sukses, dan menghasilkan keputusan dengan memilih
KRA ESNO KUSNODHO SURYANINGRAT sebagi ketua Umum terpilih. Dimasa
kepemimpinannya yang baru beberapa bulan telah berhasil menyelenggarakan
RAKERNAS I 2008 pada hari Sabtu Pon s.d Minggu Legi, tanggal 6 – 7 Desember
2008 bertempat di Padepokan Wulan Tumanggal Kecamatan bojong Kabupaten Tegal
Jawa Tengah.
MUNAS ke VIII
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa (HPK) diselenggarakan di Pedepokan Wulan Tumanggal - Tegal Jawa
Tengah, pada tanggal 29 dan 30 Juni 2013 dengan mengambil tema “Kecerdasan Spiritual Dan Seni Budaya Bersatu
Melahirkan Pemimpin Dunia”. Dalam Munas ini terpilih Aa Sudirman sebagai
ketua DPP HPK Periode 2013-2018.
Comments